DILI, STLNEWS.co – Fraksi CNRT di Parlamen Nasional (PN) menyatakan bahwa aturan pemilihan umum (Pemilu) yang diveto oleh Presiden Republik, Jose Ramos Horta, tidak ada pasal yang menunjukkan untuk menambah partisipasi. Tetapi, Fraksi FRETILIN memandang hal itu untuk menambah partisipasi pemilih pada pemilihan parlamen 2023.
Wakil Ketua Fraksi CNRT, Patrocino Fernandes mengatakan soal dampak untuk menambah partisipasi pada perubahan ini tidak ada pasal yang berbicara tentang hal itu.
Menurut dia, aturan pemilu itu hanya menjelaskan saja tentang tiga tolok ukur dalam perubahan itu. Tolok ukur pertama yang sudah diveto Presiden Horta yaitu memilih via postal bagi pemilih yang berada di luar negeri.
Dia menyebutkan bahwa Timor-oan yang ada di luar negeri jumlahnya 7.000 orang dan mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presidensial 2022 dengan model pemilihan via postal.
“Jadi, dilihat dari aspek ini bahwa aturan pemilihan untuk menambah partisipasi pemilih adalah relatif. Tetapi, saya lihat tidak banyak dampaknya untuk tingkat partisipasi. Ini alasannya tidak kuat,” kata Patricino kepada wartawan di Parlamen Nasional, Dili, Jumat (17/03/2023).
Ia menambahkan bahwa tolok ukur kedua adalah untuk menggunakan cara memilih secara paralel. Mereka pikir ini bisa menambah partisipasi pemilih, justeru secara teknis akan menurunkan partisipasi. STAE yang akan mendaftarkan dan melihat kembali daftar pemilih untuk mengajak pemilih untuk memilih di pusat pemilihan paralel.
Patrocino mengatakan bahwa persiapan STAE tidak begitu baik karena kenyataan pemilihan presidensial 2022, pemilih dari distrik tidak sempat ke distrik dan di Dili juga mereka tidak memilih hanya karena menggunakan sistim paralel.
Tolok ukur ketiga adalah untuk menjelaskan bahwa untuk mengharmonisasi tolok ukur yang pernah digunakan pada pemilihan presidensial. Menurut aturan pemilihan presidensial tentang suara kosong tinggalkan saja di distrik, tidak perlu dibawah ke Dili. Itu berarti suara dari distrik tidak perlu lagi dibawah ke Dili.
“Alasan kuat untuk menaikan partisipasi pemilihan adalah pendidikan sipil. STAE dan CNE harus memanfaatkan fungsinya untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam pemilihan. Saya pikir, Presiden Horta ada alasan kuat sehingga veto aturan pemilu itu.
Sementara itu, Fraksi pemerintah, Joaquim dos Santos mengatakan perubahan hukum pemilihan untuk menaikan partisipasi pada pemilihan parlamen makan Presiden Horta tetapkan data pemilihan pada 21 Mei 2023.
Menurut dia, dalam perubahan aturan pemilu ini, Parlamen Nasional menjelaskan sesuai dengan proposal STAE dan hasil penelitian pemerintah perlu perubahan aturan pemilu untuk menaikan partisipasi pemilih pada pemilu parlamen 2023.
“Saya sebagai anggota Parlamen Komisi A yang bertanggungjawab untuk diskusi aturan ini menganggap presiden republik salah interpretasi dan alasannya karena menurut kami untuk menangani saja pusat pemilihan paralel bukan alasan presiden untuk veto,” kata Joaquim.
Ia menambahkan seandainya Presiden Horta minta untuk keluarkan pusat pemilihan paralel, banyak pemilih yang tidak akan berpartisipasi karena tidak ada waktu untuk memilih di distrik.
Anggota Parlamen Nasional, Lidia Norberta tidak banyak bicara soal ini. Dia mau bicara pada saat sidang pleno.
(dom/alb)
