Belum Ada Komisaris KAK Berdampak Pada Pengelolaan Anggaran

DILI, STLNEWS.co — Institusi Komisi Anti Korupsi (KAK) hingga saat ini belum memiliki Komisioner sehingga dapat berdampak pada pengelolaan anggaran.

Hal itu diutrakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan pada KAK, Rosario Salsinha Araujo kepada wartawan di sela-sela peringatan hari KAK di Largo Lecidere, Dili, Sabtu (9/12/2023).

Menurut dia, belum adanya Komisioner KAK akan memiliki berdampak yang signifikan, terutama dalam pelaksanaan anggaran.

“Setiap tahun kita kehilangan waktu karena absennya komisioner yang mempengaruhi kapasitas program KAK, meskipun masyarakat menuntut penanggulangan korupsi yang lebih baik di negara ini, namun belum ada komisioner yang memperhatikan hal-hal ini, tetapi semua pekerjaan harus tetap berjalan,” tuturnya.

Dia menyatakan bahwa keberadaan komisioner sangat penting. Tanpa investigasi yang berjalan, tidak ada pula pencegahan yang dilakukan. Terkait dengan pengawasan dan pemantauan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan dengan anggaran negara, hal ini memastikan bahwa anggaran negara saat ini dapat dijamin dengan baik melalui pengawasan dan pemantauan.

Sementara itu, Wakil Menteri Urusan Parlemen, Aderito Hugo da Costa mengatakan bahwa setelah pemerintahan sebelumnya selesai bertugas, mereka telah meninjau kembali situasi komisioner KAK. Namun, inisiatif yang diajukan oleh pemerintah sebelumnya untuk mengusulkan satu kandidat untuk masa jabatan sebelumnya tidak berhasil mencapai konsensus.

“Seperti yang saya jelaskan, setelah pemerintahan sebelumnya selesai bertugas, kami telah meninjau kembali situasi ini. Inisiatif dari pemerintah sebelumnya yang mengusulkan satu kandidat untuk masa jabatan sebelumnya tidak berhasil mencapai konsensus, karena daftar hanya memiliki satu nama atau hanya satu nama yang diusulkan, tidak ada konsensus di lembaga Parlemen untuk itu, setelah itu kita langsung ke pemilihan dan sekarang pemerintah yang mengamati situasi ini,” komentarnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan baru sedang memantau situasi ini dan melihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengusulkan sesuai dengan undang-undang KAK yang menyatakan bahwa parlemen yang memilih dan pemerintah yang mengusulkan. Oleh karena itu, berdasarkan ini, pemerintah baru telah mengusulkan dua nama, Dr. Sergio Hornai, komisioner sebelumnya, dan Dr. Rui, kedua-duanya layak menurut pemerintah untuk diusulkan kepada parlemen. “Sayangnya, kami mengikuti situasi di mana tidak ada konsensus antar Fraksi di Parlemen yang mengakibatkan agenda ini ditunda di sidang pleno, karena harus memenuhi persyaratan pertama, Partai Nasional tidak dapat mengusulkan ketika fraksi-fraksi di sana sudah mencapai konsensus, karena pertama-tama harus memenuhi persyaratan,” tambahnya.

(ter)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here