DILI, STLNEWS.co – Badan Nasional Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat 10 pelanggaran Pemilu Parlamen yang terjadi selama kampanye di Distrik Vikeke, Baukau dan Manufahi. Ke-10 pelanggaran yang terjadi di tiga distrik adalah Vikeke (7), Baukau (2) dan Distrik Manufahi (1).
Melalui Konferensi Pers di Kantor Bawaslu, Kaikoli, Dili, Senin (24/4/2023), Ketua Bawaslu, Komisáris José Agostinho Belo menyebutkan mulai kampanye hari pertama pada Rabu (19/4/2023) hingga Minggu (23/4/2023) para komisaris yang melakukan supervisi iha semua tempat kampanye mencatat ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada partai politik agar mereka melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu.
Dikatakan, berdasarkan pasal 65 Konstutusi RDTL menyebutkan lembaga independen yang berkompetisi untuk melakukan supervisi pada pelanggaran-pelanggaran Pemilu adalah Bawaslu. Karena itu, Bawaslu mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk dilihat kembali oleh partai politik.
Meskipun demikian, kata Jose Belo, secara keseluruhan kampanye berjalan lancar dan aparat keamanan dari PNTL dan F-FDTL menjalankan tugasnya dalam pengamanan jalannya kampanye berjalan dengan baik.
“Kampanye berjalan dengan baik, hanya saja kalimat-kalimat yang diungkapkan kadang kala melenceng dari materi kampanye dan masing-masing berbicara tentang situasinya yang berdampak pada orang lain. Saya tidak menyebutkan partai mana yang bicaranya melenceng dari program yang mereka sampaikan, tetapi mereka sendiri akan merasakan sendiri apa yang mereka bicara di panggung politik,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa kampanye di Vikeke, ketika militan CNRT pulang ke Uato-Lari diserang oleh orang tidak dikenal. Kejadian itu mengakibatkan 7 orang mengalami luka-luka terkena lemparan batu.
Saat ini, Komando PNTL Distrik Vikeke bersama Bawaslu menganalisa kasus ini dan proses investigasi sedang berjalan. Bawaslu tidak memastikan pelaku pelemparan dari mana, tetapi hasil proses investigasi baru diketahui asal-usul pelaku pelemparan.
Bawaslu sudah mencatat beberapa pelanggaran dalam kampanye Pemilu Parlamen. Salah satunya adalah memakai atribut partai lain, seperti kemeja dan bendera masuk dalam arena kampanye partai lain adalah pelanggaran atau kriminal.
“Jika yang bersangkutan tidak lagi anggota partai yang sedang berkampanye, dia tidak mempunyai hak untuk memakai atribut partai lain. Karena itu, kami sudah sampaikan kepada partai politik yang melakukan kampanye untuk saling menghormati bahwa demokrasi boleh saja ada pilihan berbeda, beda pikiran, beda partai, tetapi jangan memakai atribut partai lain untuk mengikuti kampanye,” kata Jose Belo.
Karena itu, Komisaris Bawaslu meminta kepada semua partai politik untuk mentaati dan menghormati aturan kampanye serta berkontribusi untuk stabilitas nasional.
Pada bagian lain Komisaris Bawaslu, Jose Belo meminta kepada para pemimpin partai politik agar tidak saling menjelek-jelekan satu sama lain dalam kampanye, tetapi menyampaikan materi kampanye yang berorientasi pada program partai politik dan setelah menang apa yang akan dilakukan.
“Kami mengingatkan para pemimpin partai politik bahwa kampanye berfokus pada program yang sudah disiapkan, jangan memanfaatkan panggung untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang dapat memecah-mecahkan persatuan nasional. Meskipun belum terjadi, tetapi ada potensi ke-arah sana,” tandasnya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bawaslu pada beberapa tahun silam, hampir semua penduduk atau pemilih meminta agar partai politik yang melakukan kampanye untuk berdisiplin dan berfokus pada program, bukan datang untuk saling menghujat dan menceritakan sejarah masa lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi FRETILIN, Josefa Alvares mengatakan untuk menghindari terjadinya saling hujat-menghujat, maka perlu adanya etika berbicara. Pasalnya, jika seorang juru kampanye tidak mengontrol diri, maka pembicaraannya melengceng dari program yang sudah disiapkan, sehingga menyulut emosi kaum muda.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi CNRT, Duarte Nunes. Ia mengatakan untuk menghindari adanya hujat-menghujat satu sama lain, maka dari masing-masing pemimpin partai politik harus memiliki kesadaran, tetapi kalau hal-hal itu terjadi karena saling provokasi.
(car)
