JSMP Luncurkan Survei Layanan Sistem Keadilan Bagi KBG

DILI, STLNEWS.co — Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) melalui dukungan mitranya kembali meluncurkan sebuah survei tentang layanan sistem keadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Timor Leste.  

Laporan bertopik Persepsi dan Kepuasan Pengguna dan Penyedia Layanan Sistem Keadilan Dalam Bentuk Kasus KBG  ini mendapat dukungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNDP) dan dibiayai Badan Kerjasama Internasional Korea (KOICA).

“Survei yang kami lakukan diimbangi dengan bertanya pada berbagai pihak untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa diberikan guna meningkatkan sistem peradilan di dalam negeri ini,” kata Direktur JSMP, Ana Paula Marçal ketika meluncurkan survei tentang layanan sistem keadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Ruang Suai Room, Timor Plaza, Dili, Kamis (23/11/2023).

Dia mengatakan bahwa laporan ini adalah hasil survei pertama yang dilakukan JSMP untuk mengetahui sistem peradilan di Timor-Leste dari berbagai pihak mulai dari hakim, jaksa penuntut, pembela, pengacara pribadi, petugas kehakiman, korban, terdakwa, terpidana dan saksi.

Menurutnya, dalam survei ini, JSMP melakukan wawancara dengan 32 korban, 50 terdakwa, 8 saksi, 7 jaksa, 7 pembela publik, 12 advokat swasta, 4 hakim, dan 4 pegawai pengadilan di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik di Timor-Leste, termasuk 8  pihak yang mengikuti sidang di pengadilan berjalan antara Maret dan Juni 2023.

Pesan utama dari survei ini menyatakan perlunya koordinasi dan respons kolektif dari pemerintah Timor-Leste, Kementerian Kehakiman, Pengadilan, Kejaksaan, pengacara swasta, dan polisi untuk memberikan dukungan yang tepat dan efisien kepada korban dalam sistem keadilan.

Sementara itu, Perwakilan UNDP di Timor-Leste, Adeline Carrier mengatakan akses keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, dan UNDP berkomitmen untuk memperkuat sistem keadilan di Timor-Leste, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.

Karena itu, pihaknya didukung oleh tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 16, yang bertujuan untuk mencapai akses keadilan universal pada tahun 2030 dengan pendekatan yang terpusat pada manusia.

Selama dua dekade terakhir, Timor-Leste telah membangun sistem peradilan yang efektif. Namun, kekerasan berbasis gender tetap menjadi masalah yang mempengaruhi hampir 70% perempuan di Timor-Leste.

UNDP secara aktif mendukung lembaga negara hukum, memperkuat kapasitas peradilan, mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan, dan menerapkan proyek-proyek seperti “Together for Equality” untuk memerangi kekerasan berbasis gender.

Dikatakan bahwa  inisiatif penelitian atau survei tersebut penting untuk mendapatkan pandangan dari publik dan aparat hukum tentang masalah kekerasan berbasis gender di dalam negeri. Hasil dari laporan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, pemahaman, dan aksesibilitas sistem keadilan.

UNDP tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Timor-Leste dalam mewujudkan sistem keadilan yang adil dan dapat diakses.

Pada kesempatan itu, Perwakilan Pengadilan Tinggi, Duarte Tilman mengucapkan rasa terima kasihnya kepada UNDP dan KOICA yang sudah mendukung JSMP dalam menyiapkan laporan yang bisa memberikan pandangan baru bagi sistem peradilan di Timor-Leste.

(EST 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here