Krisis Obat Di Timor Leste, Oposisi Minta Pemerintahan Xanana Bertanggung Jawab

DILI, STLNEWS.co – Partai oposisi (FRETILIN) di Parlamen Nasional meminta pertanggung jawaban Pemerintahan Konstitusional ke-9 pimpinan Perdana Menteri (PM) Kay Rala Xanana Gusmao atas krisis obat di Timor Leste yang mengakibatkan banyak pasien meninggal dunia.   

Bukan hanya itu, partai oposisi juga mengecam keputusan tidak bertanggung jawab dari Menteri Kesehatan, Elia dos Reis Amaral memberhentikan tenaga kontrak kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dili, mengakibatkan 30 pasien meninggal dunia karena kurangnya tenaga kesehatan.

Anggota Fraksi FRETILIN, Helena Martins melalui sidang pleno di Parlamen Nasional pada Senin (15/1/2024)  menyatakan bahwa krisis obat dan keputusan tidak bertanggung jawab dari Menteri Kesehatan memberhentikan tenaga kontrak kesehatan mengakibatkan banyak pasien meninggal dunia karena kurangnya tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

Dia menyebutkan di Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) Dili, sudah lebih dari 30 pasien meninggal dunia selama periode krisis obat dan kurangnya tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan. 

“Ini data yang kami peroleh dari HNGV Dili, lebih dari 30 pasien meninggal dunia selama periode krisis ini. Kami belum dapat laporan dari rumah sakit rujukan dan distrik-distrik karena keputusan tidak bertanggung jawab yang diambil Menteri Kesehatan,” kata Helena Martins dalam pernyataan politiknya di Parlamen Nasional, Dili, Senin (15/1/2024).

Dia menegaskan bahwa Fraksi FRETILIN menyampaikan duka cita dan solidaritas kepada keluarga yang kehilangan orangnya, dan pasien yang sekarang menjadi korban karena keputusan yang penuh dendam dan tidak bertanggung jawab dari Menteri Kesehatan.

“Kami ingin mengajak masyarakat bahwa kita tidak boleh acuh terhadap situasi saat ini. Jika kita membiarkan situasi ini terus berlanjut, seperti yang diucapkan oleh Pastor Domingos Maubere, kita harus siap menerima kematian saja, ini akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, FRETILIN tidak akan acuh, kami akan berjuang untuk mendapatkan kebenaran dan pertanggung jawaban dari pemerintah ke-9,” ujarnya.

Dikatakan bahwa sejak minggu lalu, Fraksi FRETILIN telah melakukan pengawasan terhadap HNGV dan mendengar keluhan-keluhan dari para tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa dalam pelayanan gawat darurat saat ini, hanya ada 3 orang yang bekerja, sementara sebelumnya ada 10 hingga 11 orang per shift, dan tiba-tiba pekerja kontrak dihentikan. Sehingga saat ini, hanya ada 3 orang yang melayani shift tersebut, menyebabkan penumpukan pasien tanpa cukup staf untuk memberikan pelayanan.

Sementara itu, Direktur Klinik HNGV Dili, Dr. Marcelino Correia mengatakan bahwa hampir 120 jenis atau sekitar 20% dari 454 jenis obat tidak tersedia atau kehabisan stok, termasuk beberapa item yang dibutuhkan untuk mendukung pengobatan.

“Kami  telah mendapat laporan dari Direktur Klinik HNGV Dili, Dr. Marcelino Correia, menyebutkan reagen untuk mendeteksi penyakit Tromponin dan beberapa jenis obat lainnya juga tidak ada, sehingga pasien setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit nasional harus dirujuk ke klinik swasta DMC dan membayar 48 dolar amerika.

Dia juga menginformasikan bahwa di Pusat Kesehatan Kecamatan Vemase, saat ini sopir ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut pasien yang dalam keadaan serius ke rumah sakit, karena sopir dan ambulans saat ini berhenti.

Martinz mencatat bahwa di rumah sakit rujukan Baucau, pemeriksaan sinar-X, filter darah, dan anestesi untuk operasi juga tidak tersedia, sehingga pasien yang memerlukan pelayanan harus dirujuk ke Rumah Sakit Nasional di Dili.

Selain itu, di Pusat Kesehatan Comoro, pengemudi ambulans juga tidak mencukupi, sehingga Direktur Pusat Kesehatan memberikan perintah kepada dokter-dokter yang dapat mengendarai mobil untuk membantu mengangkut pasien. Akibatnya, beberapa pasien harus diarahkan ke HNGV (Rumah Sakit Nasional) untuk diangkut dengan ambulans, sehingga mereka harus datang lagi untuk mendapatkan konsultasi.

Dia menekankan bahwa di Bobonaro, empat pos kesehatan telah ditutup sementara karena tidak ada tenaga kesehatan profesional, dan jika Pemerintah berpikir untuk memberikan pos kesehatan sementara untuk populasi Bobonaro, mereka mungkin tidak akan mendapatkan perawatan medis.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here