LSM Dukung Transformasi UU Pensiunan Pejabat Negara Jadi Keamanan Sosial

DILI, STLNEWS.co Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Advokasi Asia Justice and Right (AJAR) mendukung Parlamen Nasional (PN) untuk melakukan transformasi terhadap Undang-Undang (UU) pensiunan pejabat negara menuju keamanan sosial. Pasalnya, fungsi UU tersebut hanya memberikan manfaat kelompok elit dan keluarga saja.

“Kami menghargai pernyataan Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, yang mengatakan bahwa melakukan transformasi terhadap dimensi LPV (Lei Pensaun Vitalisia) menuju keamanan sosial adalah kebijakan yang ideal untuk seluruh rakyat Timor Leste,” kata Pejabat Institusional Advokasi Asia Justice and Right (AJAR), Inocensio de Jesus Xavier kepada wartawan di Farol, Dili, Senin (5/2/2024).

Dia mengatakan bahwa fungsi LPV hanya untuk kelompok kelas atas saja, ini berarti undang-undang tersebut merupakan eksplorasi terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga perlu diubah sesuai dengan ritme konstitusi.

Menurut Inocensio, dalam aturan hukum dari konstitusi Pasal 6 tentang tujuan negara, untuk melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, tetapi selama bertahun-tahun Parlemen tidak dapat mengartikulasikannya, maka undang-undang ini tidak dapat menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu, untuk melakukan transformasi LPV menuju keamanan sosial, ini adalah hal yang tepat. Perubahan ini diperlukan sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya.

“Kami meminta agar Parlemen Nasional melakukan transformasi terhadap LPV dengan karakter urgensi, tidak hanya berbicara politik tetapi harus memiliki praktik konkret, untuk melakukan perubahan keamanan sosial ini harus memiliki keuntungan bersama,” katanya.

Dia menyatakan, masyarakat sipil berharap bahwa proses transformasi LPV menjadi keamanan sosial ini didasarkan pada fakta dan realitas, tetapi deklarasi tersebut datang dengan komitmen politik semata, yang akan terus mengeksplorasi piramida sosial yang membuat rakyat terus hidup dalam situasi sulit.

Pandangan masyarakat sipil terhadap transformasi LPV menjadi keamanan sosial adalah, pertama-tama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh warga Timor yang berhubungan dengan bagaimana melihat undang-undang ketenagakerjaan yang harus memiliki pemisahan sesuai dengan keadilan hukum.

Dia mengatakan bahwa undang-undang yang dapat melibatkan organ yang relevan untuk mengubah atau mentransformasikan undang-undang keamanan sosial harus memiliki legalitas yang kuat untuk kepentingan umum, karena itu kekayaan rakyat, maka undang-undang ini harus berlaku untuk semua, bukan hanya untuk satu atau dua kelompok.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Pembebasan Rakyat (PLP), Maria Angelina Sarmento mengatakan bahwa undang-undang LPV perlu diubah dan diubah menjadi rezim kontributif atau keamanan sosial, sehingga semua orang dapat merasakan manfaat dari undang-undang tersebut dan untuk mencegah diskriminasi kelas sosial di Timor-Leste.

“Kami melihat pada kontribusi undang-undang keamanan sosial, ini adalah sesuatu yang baik, ini seperti tabungan untuk masa tua, untuk menghindari diskriminasi kelas sosial di Timor-Leste, mari kita teruskan dengan menerapkan undang-undang pensiun ini yang tidak memberikan manfaat kepada rakyat,” tandasnya.

(EST/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here