DILI, STLNEWS.co – Pemerintahan Konstitusional ke-9 pimpinan Perdana Menteri (PM) Xanana Gusmao secara resmi menyerahkan programnya kepada Parlamen Nasional (PN) pada Kamis (13/7/2023).
Masalah obat dan paspor menjadi priotas pemerintahan Xanana untuk dicari solusinya dalam waktu 120 hari kerja. Karena kedua masalah ini menjadi sorotan publik semenjak pemerintahan konstitusional ke-8 pimpinan Perdana Menteri Taur Matan Ruak berkuasa.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator urusan Pembangunan Pedesaan, Mariano Assanami Sabino Lopes mengutarakan hal itu kepada wartawan usai rapat anggota pemerintahan di Gedung Kementerian Keuangan, Aitarak Laran, Dili, Jumat (14/07/2023).
Dia menjelaskan dalam sambutan PM Xanana Gusmao pada acara pelantikan anggota pemerintahan konstitusional ke-9 pada 1 Juli 2023, tidak ada pesan khusus untuk Menteri Koordinator, tetapi ada pesan khusus untuk kementerian pekerjaan umum dan kementerian administrasi negara, termasuk pesan untuk secepatnya menyelesaikan masalah paspor dan masalah obat.
“Kedua masalah ini yang harus dicarikan solusinya karena masalah ini sudah lama disoroti publik, namun sampai saat ini belum ada solusinya,” tuturnya.
Program pemerintahan konstitusional ke-9 secara resmi diserahkan Wakil Menteri Urusan Parlamen dan Komunikasi Sosial, Aderito Hugo da Costa kepada Ketua Parlamen Nasional, Maria Fernanda Lay untuk dibahas di Parlamen Nasional.
Aderito Hugo da Costa menjelaskan bahwa pemerintahan konstitusional ke-9 yang dilantik pada 1 Juli 2023, sesuai dengan konstitusi pasal 108 dan 109, pemerintah mempunyai waktu 30 hari untuk menyerahkan programnya kepada wakil rakyat di Parlamen Nasional.
Aderito mengatakan dokumen program pemerintahan konstitusional ke-9 setebal 160 halaman itu isinya antara lain penegasan kembali negara hukum yang demokratis, melanjutkan pembangunan kapital sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, konsolidasi pemerintahan dan kelanjutan politik pemerintahan baik dan benar serta program untuk memberantas korupsi.
Wakil Ketua Fraksi CNRT, Patrocino Fernandes mengatakan pemerintahan konstitusional ke-9 mempunyai komitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat.
“Setelah dilantik, komitmen pemerintahan dalam kinerjanya selama 100 hari kerja untuk menyelesaikan masalah utama yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintahan konstitusional ke-9 berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan rakyat,” tuturnya.
Nia afirma, tanba iha 100 dias nee governu rasik mak bele identifika no bele hatene katak saida-saida mak sai prioridade iha 100 dias nian laran iha governasaun ida nee.
Ia menambahkan bahwa dalam kurun waktu 120 hari pemerintah akan melakukan peralihan administrasi dari pemerintahan lama kepada pemerintahan baru dan dari situ akan dilihat persoalan-persoalan yang perlu dicari solusinya.
Anggota Parlamen Nasional dari Fraksi Fretilin, Helena Martins meminta kepada Kementerian Kesehatan pimpinan Elia Amaral untuk secepatnya mencari solusi masalah obat yang menjadi sorotan publik selama ini.
“Pemerintah perlu memberi pelayanan yang baik kepada rakyat, terutama pelayanan di bidang kesehatan. Penyelesaian krisis obat ini penting karena pasien yang datang ke klinik untuk berobat tidak gratis, konsultasi saja harus bayar mahal,” katanya.
(alb)
