DILI, STLNEWS.co – Presiden Republik, Jose Ramos Horta meminta kepada semua pejabat negara, termasuk anggota Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dan FALINTIL-FDTL agar tidak terlibat dalam organisasi seni bela diri karena akan merusak kredibilitas dan citra pemerintah di mata masyarakat.
Permintaan kepala negara itu disampaikan kepada wartawan ketika menutup pameran di Istana Kepresiden Bairo Pite, Dili, Rabu (23/8/2023).
Presiden Horta mengatakan keterlibatan pejabat negara dalam organisasi seni bela diri sudah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Ini jelas merusak kredibilitas negara.
“Kalau ada aturan hukum yang mengatakan anggota PNTL dan FALINTIL-FDTL tidak boleh terlibat dalam organisasi seni bela diri, maka harus ada hukum atau peraturan yang mengatakan bahwa menteri juga tidak boleh terlibat dalam organisasi seni bela diri,” katanya.
Kepala negara meminta kepada pemimpin organisasi seni bela diri untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan anggotanya.
“Jika kita bertanggung jawab atas organisasi, kita harus bertanggung jawab juga atas perilaku anggota. Hingga saat ini saya belum melihat para pemimpin organisasi seni bela diri bertanggung jawab atas perilaku kriminal anggota mereka. Harus ada undang-undang yang memberikan sanksi kepada organisasi itu sendiri,” kata Presiden Horta.
Presiden Horta juga membuat perbandingan dengan tim sepak bola bahwa perilaku buruk dari anggota tim sepak bola dapat dikenai sanksi berat berdasarkan etika klub, tetapi dalam seni bela diri tidak ada sanksi serupa karena beberapa anggota pemerintah sendiri yang terlibat dalam seni bela diri.
Yasinta Lusina, Direktur Gerakan Perempuan Foin Sae (MOFFE), mengatakan bahwa konflik yang sering terjadi antara kelompok pemuda dalam seni bela diri dan seni ritual merupakan sumber keprihatinan bagi semua orang. Tindakan serangan yang terus-menerus hanya merugikan, dan serangan itu sendiri tidak berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas.
Dia juga menekankan pentingnya persatuan nasional dan mengatakan bahwa kesatuan tersebut harus terus ditekankan melalui kesadaran pemuda terhadap kelompok seni bela diri, untuk mendorong solidaritas dan kesatuan di antara mereka.
Fidelis Leite Magalhaes, mantan anggota Pemerintah Konstitusional ke-8, mengatakan bahwa semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di negara ini.
“Semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, dan organisasi seni bela diri juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas,” katanya.
Dia menekankan bahwa organisasi seni bela diri harus terus mengendalikan anggota mereka, dan PNTL harus tetap waspada untuk menjaga situasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di tempat lain, Ketua CNJTL, Maria Dadi Magno juga memberikan pesan kepada seluruh pemuda, terutama pemuda yang terlibat dalam seni bela diri dan seni ritual, agar tidak menghina orang lain untuk memprovokasi konflik.
Selaku pemimpin pemuda, dia terus mendorong pemuda untuk menjaga pikiran terbuka, meskipun memiliki perbedaan pandangan, dan mengajak mereka untuk tidak melakukan serangan untuk merusak perdamaian.
Komandan PNTL Distrik Dili, Superintendente Xefe Orlando Gomes, mengimbau kepada anggota kelompok seni bela diri dan kelompok seni ritual untuk tidak mengenakan atribut di tempat umum.
Dia menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang senjata tajam masih berlaku dan melarang penggunaan senjata tajam serta penggunaan atribut seni bela diri di tempat umum atau tempat yang tidak diizinkan.
Sementara itu, Administrator Kecamatan Vera Cruz, Manuel Gusmão, menyatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan sosialisasi tentang hukum-hukum dari Komisi Regulasi Seni Bela Diri kepada para pemimpin seni bela diri, tetapi mereka tidak mengendalikan anggota mereka yang terlibat dalam tindak kejahatan.
“Bersama-sama dengan kepala desa, kami ingin mengajak semua anggota kelompok untuk berbicara terbuka tentang masalah ini, tetapi beberapa pemimpin enggan bekerja sama. Kami mengajak mereka untuk berbicara dengan jujur,” katanya.
Ketua seni bela diri PSHT, Joao Cardoso mengatakan bahwa dia siap untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatan dan anggota yang mengenakan atribut PSHT di tempat umum. “Jika anggota terus terlibat dalam tindak kejahatan dan terus mengenakan atribut seni bela diri, polisi harus tangkap mereka dan menuntut mereka atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Kita semua harus bertanggung jawab,” katanya.
Menteri Pemuda, Olahraga, Seni dan Kebudayaan, Nelio Isac Sarmento, meminta kepada para pemimpin kelompok seni bela diri untuk bertanggungjawab jawab dan mencari cara untuk mendekati masalah-masalah yang muncul untuk berbicara dan mengidentifikasi masalah yang ada.
“Pemimpin kelompok seni bela diri memiliki masalah yang sama. Mereka tidak pernah mendekati saya untuk berbicara, tetapi mereka hanya berbicara satu sama lain. Jika mereka melakukannya, kita akan mendengarkan dan mencari tahu apa masalahnya dan bagaimana solusinya,” katanya.
(eme/jen/mar)
