DILI, STLNEWS.co – Pemerintahan Konstitusional IX pimpinan Perdana Menteri (PM) Kay Rala Xanana Gusmao mempresentasikan program kerja lima tahun di Parlamen Nasional melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua Parlamen Nasional, Maria Fernanda Lay.
PM Xanana Gusmao dalam presentasinya mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya akan menjamin kualitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat Timor Leste.
“Ini adalah salah satu dari enam prinsip utama program pemerintahan, dengan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari pengembangan modal sosial,” kata PM Xanana Gusmao ketika mempresentasikan program kerja pemerintahan Konstitusional ke-9 di Gedung Parlamen Nasional, Dili, Selasa (18/7/2023).
Saat mempresentasikan program pemerintahan konstitusional ke-9, Xanana Gusmao didampingi Wakil PM dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Francisco Kalbuadi Lay, Wakil PM dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pedesaan, Mariano Assanami Sabino Lopes, Menteri Kabinet Dewan Menteri, Hermenegildo Augusto Cabral Pereira.
Dikatakan, selain menjamin akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, pemerintah juga berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan, mempromosikan inklusi, dan menciptakan peluang bagi semua orang, tanpa memandang gender, usia, tempat tinggal, agama, kondisi sosial atau ekonomi serta orientasi seksual.
Menurutnya, selama pemerintahan sebelumnya dari tahun 2007 hingga 2017, pemerintah memberikan prioritas besar pada promosi keadilan sosial, pendidikan, dan pelatihan berkualitas untuk menciptakan peluang kerja sebagai instrumen penting untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.
Oleh karena itu, kata Xanana, tugas negara adalah untuk memastikan kesejahteraan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Nasional yang berkorban dalam perjuangan, perempuan dan anak-anak. Mereka adalah generasi penerus pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keluarga miskin dan rentan, seperti penyandang disabilitas harus dapat mengakses kebutuhan dasar mereka dan menjalani kehidupan yang layak.
Xanana juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung penduduk dengan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada negara. Mereka juga akan memperkuat pelaksanaan dari Strategi Nasional Perlindungan Sosial dan Undang-Undang Regulasi Keamanan Sosial secara menyeluruh, untuk memberikan perlindungan bagi warga yang hidup dalam situasi sulit atau rentan.
“Pemerintah akan memperkuat lembaga nasional untuk keamanan sosial dan dana tambahan keamanan sosial, untuk mengelola sistem keamanan sosial secara mandiri, transparan, efisien, dan efektif, termasuk dengan mencakup rencana kontributif dan non-kontributif.
Xanana Gusmão menyatakan pula bahwa pemerintah akan mengesahkan undang-undang dasar perlindungan sosial, merevisi dan mengevaluasi dokumen legislatif dan operasional untuk pensiun sosial dan program beasiswa bagi kaum muda. Pemerintah juga akan membuka lebih banyak pusat-pusat solidaritas sosial di seluruh distrik dan kecamatan, meningkatkan pelayanan melalui pusat solidaritas sosial serta membantu program lembaga solidaritas sosial.
Pemerintah juga akan mendirikan Pusat Nasional untuk Rehabilitasi untuk memberikan bantuan dan perawatan yang baik bagi penyandang disabilitas dan membuka pusat serupa di masing-masing ibukota distrik. Selain itu, pemerintah akan menciptakan peluang usaha bagi perempuan yang berada dalam situasi rentan, dengan tujuan untuk menjamin kemandirian ekonomi mereka.
“Pemerintah juga akan menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan terus menerapkan isu-isu gender sensitif di berbagai sektor. Mereka akan memastikan anak perempuan, pada usia sekolah, menyelesaikan pendidikan dasar dan mencegah mereka untuk putus sekolah saat mencapai usia dewasa (usia 18 tahun). Pemerintah akan terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk melawan kekerasan berbasis gender dan mempromosikan kampanye melawan kekerasan dalam rumah tangga,” kata Xanana.
Kurangi Barang Impor
PM Xanana Gusmao dalam presentasi program pemerintahan konstitusional ke-9 itu mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berupaya untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri dan mengurangi impor produk dari luar negeri.
“Kita ingin memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengembangkan beragam ekonomi, mulai dari dasar seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, investasi industri dan perusahaan, sehingga dapat mengurangi impor jasa dan produk dari luar negeri,” tuturnya.
Pemerintah juga ingin memperluas sektor pertanian di dalam negeri yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat khususnya di wilayah pedesaan dengan meningkatkan praktek penanaman dan produktivitas petani, mengembangkan cara dalam memperbaiki produksi budaya pertanian yang spesifik dan sistematis di masing-masing wilayah.
Xanana juga mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya untuk mengurangi impor daging dari luar negeri dan berjanji akan menambah 20% produksi hewan hingga tahun 2028. Selain itu, akan dilakukan investasi untuk mendorong usaha para nelayan untuk melaksanakan kegiatan nelayan secara berkelanjutan.
(Tim STL)
