PN Soroti Kinerja Pemerintah Kontrol Supplier BBM Di TL

DILI, STLNEWS.co – Wakil rakyat di Parlamen Nasional (PN) menyoroti lemahnya kinerja pemerintah dalam mengontrol supplier (pemasok) BBM (Bahan Bakar Minyak) sehingga terjadi krisis BBM  di Timor Leste (TL).

“Meskipun BBM dari Supplier Esperanca Timor Oan (ETO) sudah masuk, namun beberapa Stasiun Pengisihan  Bakar Umum (SPBU) masih kosong karena tidak ada stok minyak. Seharusnya pemerintah cari tahu penyebabnya, bukannya diam,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai CNRT, Patrocino Fernandes kepada wartawan di Gedung PN, Dili, Selasa (13/6/2023).

Patrocino mengatakan sudah satu minggu lebih rakyat dihadapkan dengan krisis BBM, namun pemerintah tidak memberikan reaksi untuk mencari solusinya. Pemerintah seharusnya mengontrol supplier BBM di TL yaitu ETO dan Pertamina Internasional Timor, SA (PITSA).   

“Rakyat tahu tanggung jawab untuk pengadaan BBM di TL berada di tangan pemerintah, mereka tidak tahu kalau tanggungjawab itu ada di tangan kedua supplier yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memasok BBM ke TL yaitu ETO dan PITSA,” kata Patrocino.  

Dikatakan, sebagai penyambung lida rakyat, maka harus menyampaikan situasi rill yang dihadapi rakyat kepada pemerintah. “Kami harus mengatakan hal ini karena sudah satu minggu rakyat hadapi situasi krisis BBM, tapi pemerintah kelihatan diam,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif FONGTIL, Valentim da Costa Pinto mengatakan agar tidak terulangnya krisis BBM dimasa yang akan datang. Karena itu, pihaknya minta ANPM (Otoritas Nasional Perminyakan dan Mineral) untuk melakukan fiskalisasi pada perusahaan supplier BBM  di TL. 

“Proposal kami yang kami ajukan kepada pemerintah, kami minta ANPM menggunakan kompetensinya untuk melakukan fiskalisasi terhadap perusahaan supplier BBM, sehingga mereka tidak mengatur dirinya sendiri, perlu intervensi dari pemerintah,” tuturnya.

Menurutnya, minyak merupakan instrumen dan kunci kehidupan manusia untuk melakukan mobilitas. Kalau minyak tidak ada dampaknya pada banyak hal, konektivitas dari distrik ke kota dan sebaliknya terhenti.

Koordinator Penelitian dan Advokasi, Crispin Gomes de Jesus mengatakan minyak merupakan instrumen dan kunci pembangunan di semua sektor. Karena itu, pemerintah harus melakukan kontrol pada perusahaan pemasok BBM yang mendapat kepercayaan dari pemerintah.

(alb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here