DILI, STLNEWS.co – Pemerintah Konstitusional ke-8 pimpinan Perdana Menteri (PM) Taur Matan Ruak mengusulkan anggaran sebesar US$ 70 juta untuk program sesta bazika tahap II, namun tidak mendapatkan pengesahan dari Presiden Republik Jose Ramos Horta, karena diduga kuat dana tersebut digunakan untuk membeli suara rakyat.
Ketua Partai Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão mengatakan hal itu ketika melakukan konsolidasi partai di Bebonuk, Sabtu (01/04/2023).
Menurutnya, pemerintahan Taur Matan Ruak dengan dukungan Fretilin membuat undang-undang untuk mengimplementasikan program Sesta Bazika tahap II dengan dana sebesar 70 juta dolar Amerika. Tetapi, Presiden Horta tidak mengesahkan undang-undang tersebut dengan alasan diduga kuat dana tersebut untuk membeli suara rakyat.
“Belum lama ini, pemerintah membuat undang-undang dan mengirimkan kepada Presiden Republik untuk mengesahkan dana sebesar 70 dolar Amerika untuk mengimplementasikan program Sesta bazika tahap II. Mereka berjanji kepada rakyat untuk menaikan dana Sesta Bazika 1000 dolar per kepala keluarga. Untung, Presiden Horta tidak mengesahkan, kalau presiden lain pasti sudah sahkan,” tandasnya.
Xanana mengatakan bahwa menurut undang-undang, ketika pemerintah ingin mencairkan uang dari hasil minyak dan gas, harus mendapat persetujuan dari Parlamen Nasional. Tetapi, pemerintah Konstitusional ke-8 tidak menghormati hukum dan membongkar sistim keuangan negara sesuai dengan kemauan mereka.
Karena itu, kata Xanana, kalau CNRT yang memimpin pemerintahan ini, akan dilakukan investigasi yang mendalam kepada setiap orang dalam pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi.
Xanana menjelaskan bahwa CNRT sudah membangun Rencana Strategis Pembangunan Nasional (PEDN 2011-2030) yang mana sebagian dari program itu sudah diimplementasikan, seperti listrik, rehab jalan raya nasional dan distrik, memperbaiki manajemen administrasi, membangun infra-struktursekolah dan lain-lain.
“Dari 2012 hingga 2017 kita berhasil membuat sebagian dan tahun 2017 sebagian berhenti. Karena itu, tahun 2023 CNRT harus mendapatkan 33 kursi di Parlamen Nasional sehingga CNRT bisa membentuk pemerintahan yang baik untuk mempresentasikan program dengan baik,” kata Xanana.
Mantan Panglima FALINTIL ini membuat perbandingan pemerintahan AMP yang ia pimpin selama 10 tahun menggunakan anggaran 9,7 milyar, tetapi pemerintahan sekarang yang dipimpin Taur Matan Ruak dan Mari Alkatiri baru lima tahun saja sudah menggunakan dana 10 milyar, tetapi hasilnya nol.
Xanana menyebutkan bahwa program PEDN sekarang berhenti karena ketika membentuk pemerintahan dan dibentuk juga PEDN, FRETILIN sendiri pilih kontra.
“Karena itu, ketika mereka mempin pemerintahan tidak berpikir untuk pembangunan. Karena itulah saya menamai pemerintahan ini yang penting orang mereka menjadi anggota pemerintah, tetapi tidak tahu apa yang mau dikerjakan,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Xanana menerima pemuda dari partai Fretilin dan PLP sebanyak 50 orang berafiliasi ke CNRT karena CNRT mempunyai program untuk mensejahterakan rakyat dan melaksanakan pembangunan infrastruktur serta membangun ekonomi Timor yang mengalami keterpurukan.
Untuk bidang ini, Xanana mengakui lapangan kerja untuk kaum muda sangat penting karena CNRT memiliki program untuk menciptakan beasiswa untuk kaum muda melalui Institusi Estadu Fundu Dezenvolvimentu Capital Umana (FDCH) dan program lainnya.
(cri)
