DILI, STLNEWS.co – Program pemerintahan konstitusional ke-9 yang sudah diserahkan kepada Parlamen Nasional, salah satunya membicarakan soal pemerintahan yang baik dan bersih atau yang lasim disebut Good Governance.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi HAK, Feliciano da Costa Aroujo mengatakan program pemerintahan yang baik dan bersih tidak hanya bicara dimulut, tetapi harus dipraktekan dalam pelayanannya kepada masyarakat.
“Kita bicara soal pemerintahan yang baik dan bersih, bukan hanya bicara dimulut, tetapi harus dipraktekan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini harus dilakukan semua departemen. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih kita bicara soal jaminan akuntabilitas atau transparansi tentang pengeluaran dan kita bicara juga soal tanggungjawab seorang pelayan masyarakat,” kata Feliciano kepada wartawan di kantornya, Farol, Dili, Sabtu (15/07/2023).
Dia juga mengatakan bahwa berbicara soal pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari disiplin kerja setiap anggota pemerintahan. Artinya, jam kerja mulai jam masuk kerja dan keluar dari kerja harus ditaati. Selain itu, setiap anggota pemerintah harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang digunakan.
“Seorang pegawai pemerintah harus bekerja dengan disiplin dan penuh tanggungjawab, sehingga publik tidak menyebut pegawai makan gaji buta. Karena itu, seorang pegawai pemerintah harus memanfaatkan waktu dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga baik,” tuturnya.
Hal senada diutarakan oleh Direktur Organisasi Forum non Pemerintah Timor Leste (FONGTIL), Valentim da Costa Pinto. Menurutnya, berbicara soal pemerintahan yang baik dan bersih dalam prakteknya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ia memberi contoh pengurusan dokumen di kementerian kehakiman, jangan membiarkan orang antrian panjang dan pelayanannya terlambat.
“Kadang-kadang orang sudah antrian panjang untuk mengurusi dokumennya, tetapi pegawainya datang terlambat. Jangan membiarkan orang menunggu terlalu lama. Hal-hal pelayanan yang baik ini masuk dalam kategori pemerintahan yang baik dan bersih,” tuturnya.
Karena itu, ia mengingatkan kepada pemerintahan baru untuk memberi perhatian serius pada tempat-tempat pelayanan umum, seperti rumah sakit, pengurusan dokumen di kementerian kehakiman, pengurusan SIM, pelayanan di Bank dan lain-lain.
Menurutnya, praktek pemerintahan yang baik dan bersih sudah saatnya harus dilakukan oleh pegawai pemerintah. Sistim birokrasi yang berbelit-belit harus disederhanakan dan bila perlu ditiadakan. Karena saat ini semua pekerjaan sudah menggunakan teknologi yang canggih dan pegawai pemerintahan perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
(eme)
