DILI, STLNEWS.co – Perdana Menteri (PM) Kay Rala Xanana Gusmao meminta kepada pemerintahan yang dipimpinnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat dan tanah airnya.
Permintaan kepala pemerintahan ini disampaikan ketika memberikan sambutan pada Misa Syukur untuk memperingati 24 tahun Jajak Pendapat (Referendum) di Gereja Imacualda da Conceição Balide, Dili, Rabu (30/8/2023).
PM Xanana juga meminta kepada seluruh rakyat untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan campur tangannya pada 24 tahun silam, dengan brani dan penuh penderitaan, rakyat telah memberikan hak suaranya untuk menentukan nasib sendiri dengan memperoleh suatu kebebasan dan kemerdekaan.
“Karena itu, momentum 24 tahun peringatan Jajak Pendapat, kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmatnya, rakyat Timor Leste dengan brani dan menderita memberikan hak suaranya demi suatu kebebasan dan kemerdekaan,” kata Xanana.
Karena itu, ia meminta kepada anggota pemerintah dan badan berdaulat lainnya untuk memberikan pelayanan yang baik pada rakyat, tanah air dan bangsa serta bertangung jawab untuk mewujudkan mimpi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan dengan makmur dan sejahtera.
“Melallui peringatan 24 tahun Referendum ini, kita sebagai anggota pemerintah, wakil rakyat agar tidak merasa bahwa kita adalah orang besar, tetapi tugas yang kita lakukan adalah pemberian Tuhan untuk melakukan apa yang kita bisa untuk bangsa dan negara ini. Kita harus terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan untuk rakyat dapat diberkati Tuhan,” tuturnya.
Ia berharap tahun tahun 2024, misa syukur tetap dilakukan agar para pemimpin selalu mengingat akan berkat yang diberikan dari Tuhan dan bisa menjalankan tugas dengan baik, transparansi dan saling mendengarkan dan terlebihnya mengasihi bangsa ini.
PM Xanana mengatakan pada 30 agustus 1999, rakyat memilih untuk kemerdekaan dan menghadapi penderitaan, luka, rumah dibakar, kematian agar mendapatkan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat karena tanpa rakyat pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.
Sementara itu, Presiden Republik, Jose Ramos Horta mengatakan bahwa 30 Agustus adalah hari bersejarah bagi rakyat Timor Leste. Karena itu, setiap tahun pemerintah dan masyarakat memperingati hari bersejarah itu untuk mengingat dan merenungkan pengorbanan rakyat yang berjuang untuk hak suara mereka sendiri, untuk memilih dan menentukan nasib mereka sendiri.
“Hari ini kita memperingati 24 tahun Jajak Pendapat untuk menghormati mereka yang memulai perjuangan ini dengan jiwa dan raga serta mengalami penderitaan yang dimulai dari 1975 di bawah kepemimpinan Francisco Xavier Amaral, Nicolao Lobato, Xanana Gusmao dan lainnya,” kata Presiden Horta.
Ia menyatakan bahwa dengan dukungan dari pejuang kemerdekaan, Komite Sentral yang hampir lenyap, dan Pemimpin Karismatik Xanana Gusmao yang muncul untuk mengambil tanggung jawab atas kelanjutan perjuangan. Karena itu, pada hari yang bersejarah ini, seluruh rakyat Timor Leste merenungkan pengorbanan semua orang Timor yang telah mati untuk negara ini demik kemerdekaan.
“Peringatan 30 Agustus, kita ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang berperan untuk kemerdekaan ini, seperti komunitas internasional, terutama mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, yang memberikan prioritas kepada Timor-Leste dalam agenda sebagai Sekretaris Jenderal, dan juga berterima kasih kepada negara Portugal yang tidak meninggalkan dan tidak meminggirkan tanggung jawab mereka.
“Terima kasih kepada rakyat Portugal, kepada semua pemimpin di Portugal, Presiden Republik, Perdana Menteri, para anggota parlemen yang tidak melepaskan isu Timor. Terima kasih kepada negara-negara CPLP seperti Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, Sao Tome dan Principe, kelompok CPLP dan semua orang yang memberikan kontribusinya mendorong rakyat Timor Leste memperoleh kebebasan,” katanya.
24 Tahun lalu, tepatnya pada 30 Agustus 1999, Timor Timur (kini Timor Leste) mengadakan jajak pendapat (Referendum) dan memilih lepas dari Indonesia. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sebanyak 94.388 penduduk atau sebesar 21,5 persen penduduk memilih tawaran otonomi khusus. Sementara, 344.580 penduduk atau 78,5 persen dari total penduduk Timor Timur memilih untuk menolaknya.
(jos/mik)
